BANDAR LAMPUNG, ARUSLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat pengendalian inflasi di tengah meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan ketiga September 2026.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir secara daring dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (21/9/2026).
Pemprov Lampung dalam rakor tersebut diwakili Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Yanyan Ruchyansyah, didampingi jajaran perangkat daerah terkait.
Tomsi Tohir mengatakan rakor pengendalian inflasi merupakan agenda rutin yang krusial dan telah dilaksanakan secara konsisten hampir 200 kali pertemuan setiap pekan.
“Kita akan terus melaksanakan ini untuk menjaga harga barang-barang terutama pangan tetap stabil, sehingga kita memberikan sesuatu yang terbaik berkaitan dengan daya beli masyarakat juga dapat terjaga,” ujar Tomsi.
Tomsi juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk terus menjaga semangat dalam mengawal kestabilan harga komoditas strategis yang dibutuhkan masyarakat.
“Kami berharap kita tetap semangat karena ini adalah hal yang utama, berkaitan dengan harga-harga khususnya barang-barang pokok yang penting yang setiap hari seluruh bangsa kita, masyarakat kita, membutuhkan,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono melaporkan adanya tren peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami lonjakan IPH pada pekan ketiga September 2026.
Tercatat 319 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH. Angka tersebut meningkat dari 314 kabupaten/kota pada pekan sebelumnya dan 242 kabupaten/kota pada pekan keempat Agustus.
Menurut Ateng, tren kenaikan harga pangan tersebut meluas secara bertahap dari pekan ke pekan. Komoditas hortikultura, khususnya cabai rawit dan cabai merah, serta pangan pokok seperti beras dan daging ayam ras menjadi faktor dominan pemicu fluktuasi harga di berbagai daerah.
Untuk cabai rawit, kenaikan harga bahkan tercatat konsisten selama 4 pekan berturut-turut.
“Kenaikannya mohon maaf seperti anak tangga, yaitu naik terus mulai dari minggu keempat di bulan yang lalu sampai dengan minggu ketiga di bulan ini,” jelas Ateng.
Hingga pekan ketiga September, sebanyak 265 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga cabai rawit. Secara nasional, harga cabai rawit melonjak 29,85 persen menjadi Rp77.596 per kilogram, jauh di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp57.000 per kilogram.
Kenaikan juga terjadi pada cabai merah yang mencapai 15,83 persen dan telah menyentuh batas atas HAP di 248 kabupaten/kota.
Selain cabai, beras turut menjadi perhatian. Harga beras medium naik 0,76 persen, sedangkan beras premium naik 0,69 persen pada pekan ketiga September.
Sebanyak 152 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras. Kenaikan IPH beras tertinggi tercatat di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, mencapai 47,94 persen.
Daging ayam ras juga tercatat bertahan di atas HAP dengan rata-rata harga Rp41.900 per kilogram, sementara HAP berada di angka Rp40.000 per kilogram. Harga komoditas tersebut naik 3,04 persen di 221 daerah.
Di sisi lain, pergerakan harga bawang merah relatif terkendali dengan deflasi 2,99 persen menjadi Rp36.262 per kilogram atau mendekati batas bawah HAP.
Sementara itu, minyak goreng pasar rakyat mengalami kenaikan tipis 0,13 persen, sedangkan minyak goreng program pemerintah atau Minyakita turun 0,06 persen.
Ateng mengimbau pemerintah daerah untuk terus mencermati 2 indikator utama, yakni perubahan IPH dan level harga aktual dibandingkan acuan resmi.
Langkah mitigasi, pengawasan rantai pasok, serta operasi pasar juga diharapkan terus diperkuat untuk menahan laju inflasi pangan agar tidak membebani daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.
