BANDAR LAMPUNG, ARUSLAMPUNG — Penguatan penanganan interaksi negatif antara gajah Sumatera dan masyarakat menjadi perhatian dalam kunjungan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur.
Bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Menteri Kehutanan meninjau langsung progres pembangunan dan fasilitas yang disiapkan untuk mendukung mitigasi interaksi gajah liar dengan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, Minggu (20/9/2026).
Rangkaian kunjungan dimulai setelah Menteri Kehutanan bersama rombongan tiba di Bandara Raden Inten II Lampung pada pagi hari. Dari bandara, rombongan kemudian menempuh perjalanan darat sekitar 2 jam 21 menit menuju kawasan TN Way Kambas.
Setibanya di TNWK, Gubernur Mirza dan Menteri Kehutanan mengikuti diskusi mengenai pembangunan mitigasi interaksi negatif gajah Sumatera. Dalam diskusi tersebut, Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di TNWK Brigjen TNI Sriyanto memaparkan progres pembangunan yang dilakukan di kawasan tersebut.
Pembangunan fasilitas mitigasi diarahkan untuk mendukung pengelolaan interaksi gajah secara lebih terencana. Setelah diskusi, Gubernur Mirza dan Menteri Kehutanan kemudian meninjau langsung sejumlah fasilitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan mitigasi gajah.
Fasilitas yang ditinjau meliputi holding room, command center, playground, hingga area simbolis pelepasan gajah. Rombongan juga melihat main area ceremonial, menara pandang, serta jembatan gantung.
Dari sejumlah titik tersebut, pemerintah pusat dan daerah melihat langsung kesiapan sarana pendukung pengelolaan kawasan, sekaligus upaya memperkuat edukasi dan konservasi gajah Sumatera.
Kunjungan kemudian berlanjut ke area UMKM di kawasan TNWK. Area tersebut turut menjadi bagian dari agenda untuk melihat keterkaitan antara kegiatan konservasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
TN Way Kambas merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Lampung. Kawasan ini memiliki ekosistem hutan dataran rendah dan menjadi habitat satwa liar, termasuk gajah Sumatera.
Dokumen Kementerian Kehutanan mencatat TN Way Kambas sebagai salah satu lokasi aksi mitigasi di Provinsi Lampung yang membutuhkan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Penanganan interaksi manusia dan satwa liar menjadi penting karena keberadaan gajah tidak hanya berkaitan dengan perlindungan satwa, tetapi juga menyangkut keamanan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar kawasan hutan.
Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Kehutanan sebelumnya juga telah mengembangkan berbagai pendekatan dalam penanganan konflik satwa liar, termasuk pemantauan pergerakan satwa dan penguatan pengelolaan kawasan.
Salah satu pendekatan tersebut adalah penggunaan GPS collar. Dalam dokumen Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, GPS collar disebut sebagai salah satu strategi untuk menangani konflik manusia dan gajah liar sekaligus mempelajari pergerakan satwa.
Kunjungan Menteri Kehutanan turut didampingi sejumlah pejabat Kementerian Kehutanan, di antaranya Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Staf Ahli Menteri, serta sejumlah direktur terkait konservasi dan pengelolaan kawasan.
Perwakilan Kedutaan Besar Norwegia juga hadir dalam kunjungan tersebut. Di antaranya Ambassador Kaja Glomm serta perwakilan bidang iklim dan kehutanan Anja Lillegraven, Livia Costa Kramer, dan Susilo Ady Kuncoro.
Kehadiran perwakilan Norwegia turut memperlihatkan perhatian terhadap isu kehutanan, konservasi, iklim, dan pengelolaan ekosistem dalam rangkaian kunjungan di Lampung. Namun, agenda utama tetap berfokus pada peninjauan progres mitigasi interaksi negatif gajah Sumatera di TN Way Kambas.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memastikan pemerintah daerah terlibat dalam penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan konservasi.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar perlindungan satwa dapat berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat di sekitar kawasan. Bagi Lampung, penguatan mitigasi interaksi gajah tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan populasi gajah Sumatera, tetapi juga upaya mengurangi potensi gangguan terhadap masyarakat.
Pengelolaan yang semakin baik diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan gajah Sumatera, kelestarian hutan, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan TN Way Kambas.
