PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Penuh Waktu Mulai 2027

41 views
banner 120x600

BANDAR LAMPUNG, ARUSLAMPUNG — Kabar perubahan status kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi perhatian baru. DPR RI bersama pemerintah menyepakati perluasan kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, yang pelaksanaannya dijadwalkan mulai 1 Januari 2027.

Kebijakan tersebut tidak hanya menyasar tenaga guru, tetapi juga mencakup tenaga pendidikan, dosen, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga tenaga teknis lainnya.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan sejumlah perhitungan, terutama terkait kebutuhan pegawai dan kemampuan keuangan negara.

Sebelumnya, kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu masih difokuskan pada tenaga pendidikan atau guru. Namun, setelah melalui pembahasan lebih lanjut, pemerintah memutuskan memperluas cakupannya ke berbagai sektor pelayanan publik.

“Pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Memang pada saat ini masih sebatas untuk PPPK paruh waktu yang di tenaga pendidikan atau guru. Nah, setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” kata Prasetyo di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Selain perubahan status kepegawaian, pemerintah juga membuka kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai 2027, sepanjang memenuhi persyaratan dan mekanisme yang berlaku.

“Kemudian yang kedua, bagi saudara-saudara kita yang nanti sudah diangkat menjadi PPPK penuh waktu, maka akan diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS yang akan dimulai di tahun 2027,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah turut memberikan perpanjangan masa kerja kepada sekitar 172.323 guru non-ASN yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan masa kerjanya berakhir pada Desember 2026.

Kebijakan serupa juga diberikan kepada 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama. Pemerintah turut menyiapkan perlakuan serupa bagi tenaga kesehatan non-ASN, termasuk penyesuaian batas usia untuk mengikuti seleksi CPNS.

Pelaksanaan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027 dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.

Sementara itu, pemerintah juga berencana membuka pendaftaran rekrutmen CPNS baru pada November 2026. Rekrutmen tersebut disiapkan untuk mengisi kebutuhan pegawai akibat adanya aparatur yang memasuki masa pensiun sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan kepada parlemen.

Menurutnya, DPR bersama pemerintah telah menggelar rapat koordinasi untuk memfinalisasi berbagai aspirasi yang masuk, termasuk persoalan kepastian status kepegawaian PPPK paruh waktu.

“Pada hari ini telah diadakan rapat koordinasi finalisasi tentang aspirasi-aspirasi yang kemudian beberapa waktu lalu telah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco.

Dasco menegaskan DPR akan terus menampung aspirasi masyarakat dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan publik.

“Dewan Perwakilan Rakyat akan terus berkomitmen menampung aspirasi, kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan, berpartner dengan pemerintah dalam hal memitigasi dan mencari solusi segala sesuatu aspirasi yang masuk ke DPR,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *