85 Persen Rumah Sakit di Lampung Mulai Berproses Halal, RSI Asy Syifaa Resmi Tersertifikasi

56 views
banner 120x600

BANDAR LAMPUNG, ARUSLAMPUNG — Sertifikasi halal di lingkungan rumah sakit mulai mendapat perhatian di Lampung. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Edukasi Halal Indonesia (EHI) mencatat sekitar 85 persen rumah sakit di Lampung telah menunjukkan komitmen untuk mengikuti proses sertifikasi halal secara bertahap.

Salah satu rumah sakit yang telah resmi mengantongi sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah Rumah Sakit Islam (RSI) Asy Syifaa di Bandar Jaya, Lampung Tengah, untuk Instalasi Gizi.

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh tim LPH EHI yang diwakili dr. Nuyen Meutia Fitri, MARS, dan Ns. Dian Novita, M.Kep., Sp.KMB selaku Manager Mutu LPH EHI. Dokumen diterima Direktur RSI Asy Syifaa, dr. Imilia Safitri, M.Kes., CBC., CHQP, Senin (9/11/2026).

Tim LPH EHI, Henny Mariantika, S.H., M.Pd., menjelaskan bahwa Instalasi Gizi menjadi pintu utama dalam proses sertifikasi halal rumah sakit. Hal ini karena makanan yang dikonsumsi pasien setiap hari harus memenuhi prinsip Halal, Aman, Sehat, dan Thayyib.

Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya menilai makanan yang disajikan kepada pasien, tetapi mencakup seluruh rangkaian proses, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian.

“Yang disertifikasi bukan hanya makanannya, tapi seluruh prosesnya: mulai dari bahan dibeli, disimpan, dimasak, sampai disajikan ke pasien,” ujar Henny.

Ia menerangkan, penerbitan sertifikat halal melalui sejumlah tahapan, mulai dari pembentukan Tim Manajemen Halal, penunjukan Penyelia Halal, penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), hingga audit langsung oleh auditor LPH ke dapur rumah sakit.

Pemeriksaan tersebut meliputi pengecekan bahan baku, kebersihan tempat, proses pengolahan makanan, serta wawancara dengan karyawan. Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai, berkas diajukan kepada Komite Fatwa Produk Halal (MUI) sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku empat tahun.

Henny menegaskan, salah satu persyaratan utama dalam sertifikasi halal adalah penggunaan bahan baku yang juga telah memiliki sertifikat halal. Dengan demikian, rumah sakit tidak cukup hanya menyatakan bahwa bahan makanan yang digunakan telah memenuhi ketentuan kehalalan.

“Dalam sudut pandang sertifikasi halal, bahan baku yang dimaksud itu adalah bahan baku yang juga sudah bersertifikat halal. Jadi, instalasi gizi rumah sakit yang mau berproses halalnya harus sudah menggunakan bahan baku yang tersertifikasi,” tegasnya.

Untuk rumah sakit di daerah yang mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku bersertifikat halal, LPH EHI siap memberikan pendampingan, termasuk merekomendasikan supplier atau pemasok yang telah memiliki sertifikat halal resmi.

Di Lampung, sejumlah rumah sakit telah lebih dahulu mengantongi sertifikat halal. Di antaranya RS Urip Sumoharjo, RS Yukum Medical Center, RS Harapan Bunda Lampung Tengah, RS Kartini, RS Permata Hati Way Jepara, dan RS Permata Hati Metro.

LPH EHI mencatat sudah belasan sertifikat diterbitkan, sementara puluhan rumah sakit lainnya masih menunggu jadwal audit.

LPH EHI juga mendorong percepatan pengurusan sertifikasi halal bagi seluruh rumah sakit, termasuk fasilitas kesehatan yang berada di bawah naungan yayasan nonmuslim. Hal ini mengingat mayoritas pasien yang dilayani merupakan masyarakat muslim sehingga kepastian kehalalan makanan menjadi hak pasien yang perlu dipenuhi.

Meski pemerintah memberikan relaksasi perpanjangan masa pengurusan sertifikasi halal hingga 2028, rumah sakit diimbau tidak menunda proses tersebut. Selain untuk menghindari penegakan sanksi di kemudian hari, sertifikasi halal juga menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian dan kenyamanan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *