DPRD Pertanyakan Pengawasan DLH di Balik Penyegelan Gunung Kucing

64 views
banner 120x600

BANDAR LAMPUNG, ARUSLAMPUNG — Penyegelan aktivitas pengerukan Gunung Kucing untuk pembangunan perumahan komersial oleh Dinas Lingkungan Hidup  (DLH) Provinsi Lampung memunculkan pertanyaan baru terkait pengawasan lingkungan di Kota Bandar Lampung.

Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung mempertanyakan peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung dalam mengawasi aktivitas tersebut. Pasalnya, meski pengembang disebut telah mengantongi dokumen lingkungan, pengawasan di lapangan justru berujung pada tindakan penyegelan oleh pemerintah provinsi.

Persoalan ini mencuat dalam rapat pembahasan Evaluasi dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DLH Kota Bandar Lampung, Jumat (6/11/2026). Anggota Komisi III DPRD Bandar Lampung, Zainal Abidin, meminta penjelasan mengenai proses pengawasan yang dilakukan DLH sebelum aktivitas di lokasi dihentikan.

“Dalam hal ini kami ingin mengetahui secara jelas terkait tindakan pengawasan yang berjalan oleh DLH Bandar Lampung, karena persoalan di Bukit Kucing ini memang sudah jadi sorotan dan atensi dari kita sebelumnya,” ungkap Zainal.

Ia menilai terdapat sejumlah hal yang perlu dicermati, terutama perbedaan antara keterangan pengembang saat pembahasan bersama DPRD dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Zainal mengungkapkan, pihak pengembang sebelumnya menyampaikan bahwa ketinggian bukit yang dikeruk berkisar 7 hingga 15 meter. Namun, berdasarkan kondisi yang menjadi perhatiannya, pengerukan disebut mencapai 30 hingga 35 meter dari as jalan.

“Ketika kita panggil pihak pengusaha, dalam hal ini Angkasa, kita pernah tanyakan berapa ketinggian gunung yang digerus. Mereka menyampaikan sekitar 7 sampai 15 meter. Tetapi faktanya di lapangan hampir mencapai 35 meter dari as jalan,” bebernya.

Menurutnya, perbedaan tersebut perlu menjadi perhatian dalam proses evaluasi dokumen lingkungan dan pengawasan terhadap aktivitas pembangunan.

Terlebih, kawasan pengerukan beririsan dengan jalur aliran air alami yang memiliki fungsi sebagai daerah resapan dan penopang sumber air tanah. Kondisi itu dikhawatirkan meningkatkan risiko banjir maupun longsor, khususnya ketika hujan dengan intensitas tinggi.

Zainal juga mempertanyakan kapasitas gorong-gorong yang dibangun untuk mengalirkan air dari kawasan perbukitan. Ia menyebut ukuran saluran tersebut tidak lebih dari 60 sentimeter, sehingga dinilai perlu dikaji terhadap potensi debit air saat hujan deras.

“Gorong-gorong yang dibuat itu tidak lebih dari 60 sentimeter. Sementara debit air dari atas, ketika curah hujan tinggi, tentu sangat besar. Ini yang menjadi kekhawatiran kita,” terangnya.

Selain saluran air, pembangunan talut juga menjadi perhatian Komisi III. Zainal menyebut talut pengaman hanya dibangun pada salah satu sisi kawasan perumahan, sementara sisi lainnya yang berbatasan dengan permukiman warga belum memperoleh perlindungan serupa.

“Talut hanya satu untuk di perumahan saja, sementara talut di sebelahnya tidak dibuatkan. Kalau debit air tinggi, siapa yang diamankan? Jangan sampai hanya perumahan yang terlindungi, sementara permukiman warga justru terdampak,” sindirnya.

Atas sejumlah persoalan tersebut, Komisi III meminta aktivitas pembangunan di Gunung Kucing dievaluasi, termasuk mengkaji kembali dokumen persetujuan lingkungan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kondisi faktual di lapangan.

Zainal menegaskan, pembahasan perlu melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), pengembang hingga masyarakat yang berada di sekitar kawasan terdampak.

Di sisi lain, Plh. Kepala DLH Kota Bandar Lampung, Budi, menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki pihaknya, pengembang telah memenuhi sejumlah persyaratan lingkungan untuk rencana pembangunan perumahan tersebut.

“Mereka memiliki kajian lingkungan hidup. Ada beberapa tahapan, mulai dari perizinan tata ruang sesuai RTRW hingga permohonan kajian lingkungan yang diajukan pemrakarsa bersama konsultan. Kajian tersebut sudah selesai dan mereka telah memilikinya,” jelas Budi.

Ia juga menyebut pengembang telah memperoleh dukungan dari masyarakat, termasuk perangkat kelurahan dan kecamatan.

Budi menambahkan, sebelum penyegelan dilakukan DLH Provinsi Lampung, DLH Kota Bandar Lampung bersama tim pengawasan dan penegakan hukum (Gakkum) telah melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.

Namun, berdasarkan pemeriksaan saat itu, pihaknya mengaku belum menemukan pelanggaran yang berkaitan dengan kajian lingkungan hidup.

“Sepemahaman kami, sampai sebelum dilakukan penyegelan oleh DLH Provinsi, kami belum menemukan adanya pelanggaran terkait kajian lingkungan hidup,” ujarnya.

Perbedaan penjelasan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti, terutama untuk memastikan kesesuaian antara dokumen persetujuan lingkungan dengan pelaksanaan aktivitas pengerukan di lapangan.

Sebab, kelengkapan dokumen perizinan perlu berjalan seiring dengan pengawasan terhadap dampak kegiatan pembangunan. Terlebih, keselamatan masyarakat dan kondisi lingkungan di sekitar Gunung Kucing menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan.

Sementara itu, pihak pengelola proyek perumahan Angkasa Land Property PT Adhikari Jaya Daksa masih diupayakan untuk dimintai klarifikasi. Saat ditemui di lokasi pada Rabu (4/11/2026), Ayyatulloh selaku tim pengelola pekerjaan di lapangan belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *