BANDAR LAMPUNG, ARUSLAMPUNG — Kekhawatiran menghadapi persoalan hukum saat menegakkan kedisiplinan siswa menjadi perhatian DPRD Kota Bandar Lampung. Guru dinilai membutuhkan kepastian perlindungan agar dapat menjalankan tugas mendidik tanpa dihantui rasa takut ketika mengambil tindakan sesuai aturan di sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, M. Ariesman Akbar, mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Guru segera dituntaskan hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Raperda bersama Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung di Ruang Lobi DPRD Kota Bandar Lampung, Selasa (17/11/2026).
Menurut Akbar, selama ini sebagian tenaga pendidik masih merasa serba salah ketika harus mengambil tindakan tegas untuk mendisiplinkan siswa. Kekhawatiran terhadap ancaman persoalan hukum membuat guru tidak leluasa menjalankan perannya dalam membentuk karakter peserta didik.
“Kami mendorong penuh usulan Raperda Perlindungan Guru ini. Jangan hanya berhenti di meja pembahasan, tetapi harus segera ditindaklanjuti sampai disahkan,” ujar Akbar.
Ia menegaskan, regulasi tersebut bukan untuk memberikan kekebalan hukum kepada guru, melainkan menghadirkan kepastian hukum, perlindungan profesi, serta jaminan keselamatan kerja bagi tenaga pendidik.
Dengan demikian, guru dapat menjalankan tanggung jawab profesionalnya sesuai kode etik dan ketentuan yang berlaku, tanpa mengabaikan hak-hak peserta didik.
“Perlindungan ini bukan untuk membuat guru kebal hukum, tetapi untuk memberikan rasa aman agar guru dapat mendidik sesuai kode etik dan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Akbar menyebut guru merupakan ujung tombak pendidikan. Karena itu, rasa aman dalam menjalankan profesi harus menjadi perhatian apabila Kota Bandar Lampung ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kalau guru tidak dilindungi, bagaimana pendidikan bisa berjalan dengan baik? Karena itu, usulan ini harus kita dorong penuh,” imbuhnya.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi IV juga meminta Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung memberikan masukan substantif agar materi Raperda benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi tenaga pendidik di lapangan.
“Kami ingin Raperda ini bukan hanya sekadar regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh guru-guru kita,” pungkasnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mengawal serta merumuskan pasal-pasal Raperda agar selaras dengan ketentuan hukum nasional dan kebutuhan daerah.
Sinergi DPRD dan Dinas Pendidikan diharapkan dapat mempercepat penyusunan regulasi tersebut sehingga guru memiliki kepastian perlindungan dalam menjalankan tugas, sekaligus tetap bertanggung jawab terhadap kode etik dan aturan pendidikan yang berlaku.









